MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BLUD

Setiap sesuatuyang baru selalu dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya untuk menjadikan sesuatu yang baru itu berubah menjadi kebiasaan dan budaya.  Tak terkecuali laporan keuangan BLUD.  RSUD BLUD meskipun memiliki fleksibilitas dalam hal-hal tertentu, namun dibebani dengan kewajiban penyusunan laporan keuangan yang seabrek-abrek.  Dari jenis laporan keuangannya saja, ia harus membuat Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan.  Dari segi frekwensi, ada yang harus dibuat triwulanan (laporan operasional dan arus kas) serta semesteran (semua laporan keuangan minus laporan realisasi anggaran) dan tahunan (semua jenis laporan keuangan).  Itupun belum termasuk laporan pendapatan yang harus dikirimnya tiap bulan dan daftar SPM pengesahan yang harus dibuatnya triwulanan.

Banyaknya pelaporan keuangan yang harus dibuat adalah konsekuensi wajar dari penerapan dua standar akuntansi yang diterapkan oleh RSUD.  Sebagai BLUD ia harus mengacupada Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana amanat PP 23/2005, sedangkan sebagai satuan kerja pemda ia harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang diadopsi oleh Pemda setempat berdasarkan Permendagri 13/2006 dan perubahannya Permendagri 59/2007.  Meskipun telah terbit PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, namun masih muncul perdebatan dalam penerapannya, apalagi PP 71/2010 sendiri masih memberikan toleransi penggunaan basis kas SAP sampai dengan tahun 2014. 

Bagi seorang dengan latar belakang akuntansi, sebenarnya cukup mudah dan cepat untuk bisa memahami dua model pelaporan BLUD ini SAP dan SAK.  Namun adalah fakta bahwa kebanyakan SDM rumah sakit berlatar belakang kesehatan.  Hanya sedikit RSUD yang memiliki SDM murni dari akuntansi.  Kalaupun mereka merekrut tenaga honore untuk mengisi pos akuntansi ini, kebanyakan mereka adalah fresh graduate yang masih perlu belajar banyak tentang kedua standar akuntansi ini, terutama SAP mengingat porsi kurikulum pembelajaran untuk mata kuliah SAP minim sekali dibanding dengan akuntansi komersial yang berbasis SAK.

Sebagai solusi instan untuk bisa memahami bagaimana hubungan antara kedua standar akuntansi ini dalamproses penyusunan laporan keuangan, berikut akan disajikan contoh kasus penyusunan laporan keuangan RSUD.  Kasus akan dibuat sesederhana mungkin dengan tujuan lebih memudahkan pemahaman penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD.  Dengan demikian diharapkan semua orang akan bisa memahami dengan cepat akan substansi SAK dan SAP.  Tidak terkecuali jajaran direksi rumah sakit, yang kebanyakan dokter, apoteker dan sarjana kesehatan lainnya.

Berikut adalah data DPA RSUD ‘X” tahun 2012:

Anggaran Pendapatan BLUD RSUD

Anggaran Belanja BLUD RSUD

Belanja yang bersumber dari subsidi APBD adalah belanja tidak langsung, belanja modal dan belanja makan dan minum harian pegawai.  Sisanya merupakan belanja yang didanai dari sumber pendapatan fungsional rumah sakit.
Laporan Realisasi Anggaran atas DPA ini cukup mudah, tinggal membandingkan antara realisasi dengan anggarannya, sehingga dalam tulisan ini, cara penyusunan laporan realisasi anggaran tidak kami bahas.

Dengan mengacu pada siklus penyusunan laporan keuangan pada proses penyusunan RBA yang pernah kita bahas sebelumnya, maka laporan keuangan yang pertama kali kita buat dengan menggunakan data DPA adalah laporan operasional.  Laporan ini sepenuhnya berbasis akrual dengan format mengacu pada Permenkeu nomor 76/2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLU.

Kompunen utama laporan operasional adalah pendapatan dan belanja, yang masing-masing dapat kami sajikan sebagai berikut:
A.    Komponen pendapatan

Laporan Operasional Pendapatan

Jasa layanan sebesar Rp.1.385 merupakan pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan kesehatan rumah sakit.  Pendapatan APBD yang tercantum dalam laporan operasional adalah bagian belanja dalam APBD yang bersumber dari subsidi pemerintah daerah, terdiri dari pendapatan operasional APBD Rp.220 dan belanja modal Rp.130.  Pendapatan operasional APBD Rp.220 merupakan belanja tidak langsung sebesar Rp.195 dan belanja makan dan minum pegawai Rp.25.

Untuk menyusun komponen belanja dalam laporan operasional, kita harus memilah belanja dalam DPA menjadi jenis belanja dalam laporan operasional.  Yang harus kita lakukan adalah mengkonversi jenis belanja dalam Permendagri 13/2006 jo Permendagri 59/2007 ke dalam jenis belanja menurut Permendagri 61/2007.  Penggunaan tabel konversi guna memudahkan pemilahan belanja DPA menjadi jenis belanja dalam Laporan operasional sangat dianjurkan, sebagai berikut:

Tabel Konversi Belanja menjadi Biaya

Dengan berpatokan pada tabel, kertas kerja yang menggambarkan proses konversi belanja di atas , tersaji sebagai berikut:

Kerta Kerja Konversi Belanja menjadi Biaya

Anda akan melihat kolom paling kanan terdapat kode B1, A3, A2, B2 dan sebagainya.  Kode itu merupakan cara konversi dengan menggunakan tabel konversi.  A adalah Biaya Pelayanan, B merupakan biaya umum dan administrasi.  Kode angka merupakan urutan biaya dalam permendagri 61/2007.  Sehingga kode A1 adalah Biaya pelayanan dengan nomor urut 1 yaitu biaya pegawai.  Kode B1 adalah Biaya Umum dan Administrasi dengan nomor urut 1 yaitu biaya pegawai.  Demikian seterusnya.

Sehingga Kode di atas dapat diartikan sebagai berikut:
Gaji pokok PNS/uang representasi dengan kode belanja 5.1.1.01.01 dikonversi menjadi B1, maksudnya adalah menjadi biaya pegawai dalam kategori biaya umum dan administrasi.

Sebenarnya pengkodean menjadi A1, B1 dst nya adalah alat untuk memudahkan konversi.  Anda bisa menggantinya dengan kode yang paling anda suka.  Misal untuk biaya pelayanan digambarkan dengan Apel dan Biaya umum dan administrasi dengan Durian.  Bisa pula dengan istilah bos besar dan ketua besar yang lagi trend…

B. Komponen Biaya laporan Operasional
Hasil final konversi belanja DPA menjadi komponen biaya laporan operasional tersaji sebagai berikut:

Hasil Akhir Laporan Operasional Komponen Biaya

Untuk mengetahui apakah hasil konversi kita telah benar atau masih ada belanja yang terlewat, kita bisa melakukan cross check dengan cara mengurangkan total belanja dalam DPA dengan belanja modalnya.  Hasilnya harus sama dengan jumlah total biaya operasional.

Dalam kasus di atas, total belanja Rp.1.279 dikurangi belanja modal Rp.130, sama dengan Rp.1.149.  Jumlah ini sama dengan jumlah biaya operasional di atas Rp.1.149.  Bila terdapat selisih maka kemungkinannya adalah terdapat belanja DPA yang belum kita konversi menjadi biaya, atau terdapat duplikasi konversi biaya.
Hasil akhir laporan operasional (bottom line) menghasilkan angka surplus (defisit) sebesar Rp.586.  Harap perhatikan angka ini, karena akan kita kaitkan kelak saat penyusunan neraca.

Laporan keuangan berikutnya yang hendak kita susun adalah Laporan Arus Kas.  Laporan yang berbasis kas ini menggambarkan putaran kas yang kita terima dan kita keluarkan selama satu periode akuntansi.  Laporan arus kas ini menggunakan data dari laporan operasional dan belanja modal dalam DPA.  Selengkapnya sebagai berikut:

Laporan Arus Kas

Saldo awal kas adalah saldo kas pada awal tahun.  Dalam kasus ini diasumsikan tidak terdapat saldo kas awal tahun.
Saldo akhir kas merupakan saldo kas yang akan muncul dalam laporan neraca akhir periode akuntansi.

Dengan menggunakan kombinasi laporan arus kas dan operasional, kita dapat menyusun neraca BLUD RS yang terbagi dalam dua komponen utama yaitu aset (aktiva) dan hutang dan ekuitas (pasiva).  Pembagian dalam dua kategori neraca ini sangat penting terkait dengan format laporan standar akuntansi yang digunakan.  Dari sisi aktiva tidak terdapat perbedaan format antara SAK maupun SAP sebagai berikut:

 

Neraca sisi Aktiva berdasar SAK dan SAP

Namun dari sisi pasiva terdapat perbedaan format.  Komponen pasiva neraca untuk SAP sebagai berikut:

Neraca Sisi Pasiva berdasarkan SAP

Sedang format komponen pasiva untuk SAK sebagai berikut:

Neraca Sisi Pasiva berdasarkan SAK

Sumber : ppkblud.com